JAKARTA, KOMPAS.com
— "Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepalaKejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.
Blakblakan yang dimaksud Jokowi adalah adanya aduan darikepala daerah terkait kinerja kepolisian dan kejaksaan yang tidak menaati instruksinya.
Padahal, setahun sebelumnya Jokowi sudah mengingatkan parakapolda dan kajati mengenai sejumlah kebijakan kepala daerah yang tak bisa dipidana agar tak mengganggu perekonomian.
Pernyataan yang sama kembali disampaikan Jokowi saatmengumpulkan kepala Kantor Pajak dari seluruh Indonesia, diIstana Negara, Kamis (28/7/2016).
Pada awal sambutannya, Jokowi menekankan bahwa kuncikeberhasilan program pengampunan pajak atau tax amnesty ada pada petugas pajak.
Namun, kata Jokowi, berdasarkan laporan yang diterimanya,petugas di Kantor Pajak belum bekerja secara maksimal melayani pengusaha yang akan membawa kembali dananya ke Indonesia.
Di akhir sambutannya, Jokowi mengatakan, "Saya akan blakblakanbicara kalau sudah enggak ada awak media di sini."
Hal berbeda terjadi saat Jokowi berbicara di hadapan para kepala daerah yang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional VII TimPengendalian Inflasi Daerah di sebuah Hotel di Jakarta, Kamis(4/8/2016).
Kali ini, Jokowi blakblakan membuka daerah-daerah yang serapananggarannya rendah.
Bahkan, Jokowi menegur gubernur, bupati, dan wali kota di hadapan wartawan.
Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalahGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari semua provinsi yang ada.
"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede.Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi, yang juga mantan Gubernur DKI Jakartaitu.
Jokowi lalu menyebut provinsi lain dengan serapan anggaran terendah setelah DKI Jakarta, yakni Jawa Barat (Rp 8,034 triliun),Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp1,4 triliun).
Jokowi juga mengungkapkan kabupaten dan kota yang memiliki serapan anggaran terendah hingga angka inflasi yang tinggi.
"Bisikan" Sri Mulyani
Ternyata, sikap Jokowi yang berubah mau blakblakan di hadapanmedia ini bukan tanpa sebab.
Sebelum maju ke atas panggung, dia diberi saran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka semua data itu.
"Kalau sudah blakblakan gini gimana rasanya? Saya sudah dibisikiMenkeu, 'Pak diungkap saja, Pak'. Ya diungkap," kata Jokowi.
Harapan
Sri Mulyani sendiri baru menjabat sebagai Menteri Keuanganselama satu pekan, setelah diperkenalkan oleh Jokowi dalamreshuffle kabinet jilid II, di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016) pekan lalu.
Ada sembilan nama baru yang masuk ke kabinet, tetapi SriMulyani adalah nama pertama yang diperkenalkan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Sri Mulyani dipilihsebagai Menkeu karena memiliki kapasitas untuk membawaIndonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.
Sri Mulyani memang bukan nama baru di dunia ekonomi dankeuangan. Ia diterbangkan dari Amerika Serikat, meninggalkanpekerjaannya yang sudah mapan sebagai Deputi Pelaksana Bank Dunia.
Sebelum memutuskan hijrah ke Bank Dunia, Sri Mulyani jugasudah pernah malang melintang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Keuangan, hingga merangkap MenteriKoordinator bidang Perekonomian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari 2004-2010.
Kembalinya Sri Mulyani ke Indonesia disambut positif dandiharapkan dapat membawa peningkatan bagi perekonomian.
Harapan itu juga ada dalam langkah Jokowi menerima saran Sri Mulyani untuk blakblakan soal serapan anggaran.
Presiden berharap pernyataan terbuka yang disampaikannya dapatmemacu kepala daerah untuk saling berkompetisi secara sehat dalam menggunakan anggaran.
Jokowi menyebut, hingga Juni 2016, anggaran pendapatan danbelanja daerah yang masih tersimpan di Bank mencapai Rp 214triliun.
Ia yakin, jika anggaran tersebut digelontorkan oleh kepala daerahuntuk hal-hal produktif, maka akan berefek langsung padapeningkatan ekonomi.
"Tolong segera dikeluarkan uang-uang ini agar segera beredar dimasyarakat, tapi ikuti prosedur. Jangan karena perintah Presidenkeluarkan, langsung main keluar-keluar-keluar saja," kata Jokowidisambut tawa kepala daerah yang hadir.
No comments:
Post a Comment